Batas Akhir Pengosongan Pulau Rempang Bukan 28 September 2023, Bahlil: Kami Kasih Waktu Lebih

Batas Akhir Pengosongan Pulau Rempang Bukan 28 September 2023, Bahlil: Kami Kasih Waktu Lebih

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan, batas akhir pengosongan masyarakat di Pulau Rempang, Kepulauan Riau bukan 28 September 2023. Sebelumnya, pemerintah menargetkan pada 28 September ini merupakan batas akhir pengosongan pulau yang nantinya akan dijadikan sebagai kawasan Rempang Eco City. "Yang jelas menyangkut waktu apakah sampai tanggal 28 September? Tidak. Kita kasih waktu lebih dari itu," kata Bahlil saat Konferensi Pers Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Rempang Kota Batam di Kantor BKPM, Senin (25/9/2023).

Terkait jangka waktunya, Bahlil enggan menjelaskan secara rinci. Dia hanya menyatakan bahwa pemerintah memiliki batasan waktu yang sesuai dengan perencanaan. "Kita juga harus ada batasan, kita cari titik tengah yang baik supaya saudara kita bergeser dengan baik. Tapi juga usahanya dari investor bisa kita lakukan juga sesuai dengan apa yang menjadi perencanaan," jelasnya. Dikatakan Bahlil, nantinya dalam proses pergeseran rumah itu masyarakat mendapat uang sebesar Rp 1,2 juta per orang. Serta, pemerintah juga memberikan dana Rp 1,2 juta untuk satu Kepala Keluarga (KK).

Resep Kemenangan Hajime Moriyasu di Laga Timnas Indonesia vs Jepang Piala Asia 2023 Jadwal Penentu Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia, Skenario Kirgistan vs Oman Prediksi Skor Arab Saudi vs Thailand, Cek Head to Head dan Statistik Tim, Kick off 22.00 WIB

AS Roma Tak Sanggup Pertahankan Lukaku Usai Pecat Mourinho, Tim Neymar di Arab Saudi Jadi Saingan Jadwal Proliga 2024 dan Daftar Lengkap Tim Voli yang Bergabung, Megawati Bakal Gabung Dimana? Halaman 4 Nasib Bergantung Tim Lain, Timnas Indonesia Berharap Oman Vs Kirgistan Berakhir Imbang

Peluang PSMS Medan Lolos ke Semifinal Liga 2, Berikut Hitung hitungannya Kunci Jawaban PAI Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD Halaman 152 153 154, Bab 6: Ayo Berlatih Halaman all "Menyangkut mereka bergeser rumahnya belum jadi itu dapat Rp 1,2 juta per orang dan uang kontrak rumah Rp 1,2 juta. Kalau satu KK 4 orang Rp 4,8 juta sudah diatas UMR. Ditambah Rp 1,2 juta semuanya Rp 6 juta plus uang sewa rumah," ungkapnya.

"Saya tegaskan, 28 September 2023 bukan batas akhir pendaftaran apalagi relokasi," kata Rudi saat ditemui di Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, Senin (25/9/2023). "Tenggang waktu 28 September 2023 mendatang bukan batas akhir. Kami berharap, proses pergeseran warga terselesaikan dengan baik dan lebih cepat. Namun, tidak ada paksaan atau intimidasi,” ujar Rudi. Rudi memastikan pihaknya bakal mengutamakan pendekatan humanis dan komunikasi persuasif selama proses berlangsung.

Rudi mengeklaim hingga 23 September 2023, ada lebih dari 200 kepala keluarga yang sudah sepakat untuk direlokasi ke hunian sementara. "Sedangkan lebih dari 400 kepala keluarga telah melakukan konsultasi kepada tim satuan tugas Rempang Eco City yang berada di tiga posko berbeda,” jelas Rudi. “Saya ingin tim mengutamakan pendekatan humanis. Sekali lagi saya katakan, saya tidak mau ada paksaan atau intimidasi terhadap warga saya di Rempang," tegas Rudi.

Bagi warga yang ingin mendaftar, cukup melengkapi beberapa persyaratan. Seperti membawa fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi KK, surat penguasaan tanah selama 10 tahun secara terus menerus, foto bangunan empat sisi, buku tabungan, dan memberitahu titik (koordinat) lokasi rumah. “Sekali lagi kami pastikan tidak ada intervensi kepada masyarakat, dan yakinlah pemerintah tak akan pernah menyengsarakan masyarakatnya sendiri,” ujar Rudi.

Perusahaan Smelter Lokal Diisukan Impor Bijih Nikel Karena Kekurangan Pasokan, Bahlil Bilang Begini

Perusahaan Smelter Lokal Diisukan Impor Bijih Nikel Karena Kekurangan Pasokan, Bahlil Bilang Begini

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia merespons perihal perusahaan smelter di RI diisukan mengimpor bijih nikel. Perusahaan tersebut mengimpor bijih nikel karena kekurangan pasokan bahan baku. Bahlil mengaku tak yakin saat ini terjadi kekurangan pasokan bijih nikel lantaran perusahaan yang membangun smelter di Indonesia memiliki tambang nikel di beberapa negara. "Saya enggak yakin kalau terjadi kekurangan pasokan. Orang kan bangun smelter di Indonesia, punya tambang nikel di beberapa negara," kata Bahlil ketika ditemui di Raffles Hotel Jakarta, Selasa (29/8/2023).

"Sulawesi Utara sama Manado itu kan sama Filipina itu kan lebih dekat. Mungkin saja, apa yang dia bangun smelter itu dekat juga, ada juga tambangnya di Filipina, mungkin saja," lanjutnya. Kemudian, soal cadangan nikel, ia mengatakan Indonesia memiliki jumlah yang cukup karena mayoritas cadangan dunia ada di Tanah Air. "Itu cuma persoalan praktik bisnis biasa itu (perusahaan smelter di RI mengimpor bijih nikel)," kata Bahlil.

Diberitakan sebelumya, mengutip Kontan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengemukakan perusahaan smelter yang berbasis di Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan aktivitas importasi bijih nikel (ore nickel) dari Filipina lantaran kekurangan pasokan bahan baku. Anies Muhaimin Melejit di Survei Utting Research, Jubir Jatim: AMIN Menang Satu Putaran Sepaham Gagalkan Satu Putaran, Kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud Terus Jalin Komunikasi

Isu Dua Paslon Lain Bersatu di Putaran Kedua, Nusron Wahid: Monggo, Silahkan Perusahaan Smelter Lokal Diisukan Impor Bijih Nikel Karena Kekurangan Pasokan, Bahlil Bilang Begini Bela Virgoun yang Ngotot Penjarakan Inara Rusli, Febby Carol Singgung Aib: Maunya Menang Sendiri Halaman 3

Saran DPRD Kaltim pada Smelter Nikel Sangasanga Kukar Terhadap Pekerja Lokal Bu Kades Ngamuk Ayam Rp4,5 Juta Dicuri, Mbah Suyatno Tempuh Jalur Hukum: Diberi Rp1 M Pun Tak Kuakui Halaman 4 “Ada isu nikel yang diimpor dari Filipina karena smelter kekurangan bahan (baku),” ujar Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (minerba) Kementerian ESDM, Muhammad Wafid ketika ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Senin (28/8/2023).

Namun, setelah Kementerian ESDM mengecek input nikel yang dibutuhkan pada seluruh Rencana Keuangan dan Anggaran Biaya (RKAB) yang sudah ada dan disetujui, hasilnya menunjukkan pasokan bijih nikel masih mencukupi untuk smelter dalam negeri. "Jadi sebenarnya tidak ada kekurangan di Sultra, jadi terpaksa harus impor mungkin karena (masalah) hal lain ya,” tandasnya.